Rapat dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY 'Curhat' Turunnya Anggaran 2025

JAKARTA, PALPRES.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa 11 Juni 2024.  

Dalam rapat tersebut, AHY menyampaikan keterbatasan jumlah anggaran 2025 yang didapat Kementerian ATR/BPN.

Menurut AHY, awalnya Kementerian ATR/BPN mengajukan anggaran untuk 2025 sebesar Rp15 Triliun.

Namun ternyata, tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun

BACA JUGA:Camaba Wajib Catat! AKIPBA Buka Beasiswa Penuh 2024, Ini Syarat Lengkapnya

BACA JUGA:Pimpin SSDN PPRA Lemhanas Angkatan 67, Komjen RZ Panca Simanjuntak Apresiasi Kapolda Kelola Kamtibmas

“Awalnya kami sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini.

Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 Trilun.

Sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun,” tegas AHY.

Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif 2025 dan anggaran yang diajukan, menurut AHY, pihaknya minta agar anggaran pada 2025 disamakan saja dengan anggaran  2023 yang sebesar Rp7,49 Triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 Triliun.

BACA JUGA:Badak Education Fair, Berikan Pengalaman Pendidikan yang Interaktif Bagi Siswa SDN 14 Bontang Selatan

BACA JUGA:Mengapa Timnas Indonesia Pakai Jersey Putih Saat Lawan Filipina, Ternyata Ini Alasannya

"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023,” tegas AHY.

Kalau untuk anggaran tahun lalu Rp7,2 triliun, menurut AHY, pihaknya saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 Miliar.

“Artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. 

Itu saja sangat berarti," ujarnya.

BACA JUGA:AWAS SALAH! Ini Tips Memilih Hewan Kurban yang Baik dan Sehat

BACA JUGA:Promo Hotel di Ibis Palembang Sanggar, Diskon Kamar hingga Voucher Diskon 50 Persen

Sisi lain, menurut AHY, pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan.

"Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang selaku pimpinan sidang mengatakan bahwa terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp6,45 triliun, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.

"Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang," pungkasnya.

 

Sumber: