Kolaborasi DPRD dan Pemkab Muba Perjuangkan Nasib Honorer Jadi PPPK, 3 Intansi Ini Didatangi

JAKARTA, PALPRES.COM- Kolaborasi DPRD dan Pemkab Kabupaten Muba dalam memperjuangkan tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) patut diapresiasi.

Jika sebelumnya DPRD dan Pemkab Muba mengunjungi KemenpanRB dan BKN Republik Indonesia.

Kali ini, DPRD Muba bersama Pemkab Muba mendatangi kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Rombongan dari Kabupaten Muba ini disambut hangat oleh analisis perencanaan dan pengadaan ASN Bidang Kesehatan Nisa di lantai 3 ruang perencanaan Kantor Kemenkes Republik Indonesia.

BACA JUGA:DPRD dan Pemkab Muba Usulkan Pengangkatan Seluruh Honorer jadi PPPK ke KemenpanRB

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Muba H Sugondo mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan atas sambutan baiknya.

"Intinya kehadiran kami kesini berharap seluruh tenaga Non ASN Muba ini dimudahkan dengan harapan mereka bisa jadi PPPK tahun ini,"ungkapnya.

Hal yang sama pun ditambahkan, Wakil ketua DPRD Jhon Kenedy berharap ada kebijakan yang adil dari Kemenkes terhadap tenaga non ASN kesehatan, karena tenaga non ASN ini sudah mengabdi untuk daerah.

Selain itu, sambungnya  pihaknya juga minta untuk 24 orang tenaga kesehatan dari Diploma Empat Bidan dan tenaga Pendidik bisa diprioritaskan.

BACA JUGA:Usai Datangi Kantor KemenpanRB, DPRD dan Pemkab Muba Lanjut Datangi Kantor BKN, Ini Tujuannya

“Kami seluruh anggota DPRD Muba sangat mendukung seluruh honorer di Muba Jadi PPPK. 

Harapan kami, tenaga non ASN di Muba baik dari Guru, Kesehatan dan tenaga teknis ini bisa diangkat menjadi PPPK semua di tahun 2024 ini,"ungkapnya.

Sementara Direktur RSUD Sekayu dr Sharlie Kanedy dalam sambutannya juga berharap Kemenkes dapat mempermudah syaratnya sehingga tenaga kesehatan ini bisa mengikuti tes dan bisa diakomodir pada penerimaan PPPK tahun ini.

"Kami dari RSUD Sekayu berharap kepada Kemenkes apa yang disampaikan menjadi atensi serius, dan formasi PPPK bisa ikut semuanya dan tidak ada tenaga non ASN ketinggalan,"ucapanya.

Sumber: