Jakarta dan IKN Diusulkan Usung Konsep Twin Cities, Bisa Jadi Ibu Kota Negara Bersama

BACA JUGA:Keppres IKN Belum Kunjung Diteken, Presiden Jokowi Ungkap Alasannya

Proses tersebut tanpa mengganggu fungsi utama Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Dalam pemaparan lengkap, ASPI menjelaskan usulan yang diajukan juga berdasarkan oleh dua faktor utama.

Seperti belum kunjung terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota, serta kendala anggaran pembangunan IKN.

Sampai masa akhir jabatan, Presiden Joko Widodo belum melakukan penandatanganan Keppres tentang pemindahan ibu kota.

BACA JUGA:IKN Dibuka Untuk Umum, Kuota Terbatas Hanya 300 Orang Perhari, Begini Cara Berkunjung IKN

BACA JUGA:Kuras APBN Rp3,13 Triliun, Progres Jalan Tol IKN Tak Capai Target Gegara Masalah Ini

Skenario Mengenai Status Ibu Kota

Sehingga terbitnya Keppres tersebut masih menunggu keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Sementara itu, Ketua ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan ada dua skenario mengenai status ibu kota.

Untuk skenario pertama, Jakarta tetap menjadi ibu kota de jure (sah di mata hukum).

Sementara IKN berfungsi sebagai ibu kota de facto (berdasarkan kenyataan).

BACA JUGA:Desainnya Super Unik! Segini Biaya Per Kilometer Jalan Tol Samarinda - IKN

BACA JUGA:Resmi! Pesawat Jet Berpenumpang Mendarat Mulus di IKN, Menhub Ungkap Pengalamannya

Untuk skenario kedua, IKN resmi menjadi ibu kota de jure.

Sedangkan Jakarta masih menjalankan beberapa fungsi administratif sebagai ibu kota de facto.

Sumber: