Isu Pemotongan Dana Desa, Fauzi Amro Tegaskan Anggaran Dialihkan ke Program Pro-Rakyat Rp1.230 Triliun

JAKARTA, PALPRES.COM- Keresahan sejumlah pemerintah desa terkait isu pemotongan dana desa akhirnya mendapat klarifikasi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pemangkasan sepihak, melainkan penyesuaian anggaran nasional yang dialihkan untuk memperkuat program-program prioritas pemerintah.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi menjelaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang saat ini memang tengah mengalami penataan ulang. Penyesuaian anggaran tersebut tidak hanya berlaku bagi dana desa, tetapi hampir seluruh pos TKD mengalami koreksi di kisaran 20 hingga 30 persen.

“Penyesuaian ini terjadi secara menyeluruh pada TKD, bukan hanya dana desa saja. Ini bagian dari kebijakan fiskal nasional,” ujar Fauzi dalam keterangannya.

Fauzi yang bermitra kerja dengan sejumlah lembaga strategis seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, BPK, LKPP, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara, meminta para kepala desa untuk menyikapi kebijakan ini secara bijak dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan negatif.

BACA JUGA:Roma 3-1 Genoa: Kekalahan Telak De Rossi Saat Kembali ke Stadio Olimpico

Ia mengimbau agar pemerintah desa menunggu secara utuh skema kebijakan yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Keuangan, seraya berharap kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa penataan anggaran ini bertujuan memperkuat berbagai program pro-rakyat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta beragam program sosial dan pemberdayaan lainnya.

Menurutnya, total anggaran bantuan langsung dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui berbagai program nasional tersebut mencapai sekitar Rp1.230 triliun dan tersebar dalam 18 item program.

“Sekitar Rp1.230 triliun itu adalah bantuan langsung pemerintah pusat. Ada 18 program, dan semuanya diterima langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Fauzi optimistis, jika kebijakan ini dijalankan secara tepat sasaran dan efektif, dampaknya akan sangat besar, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, perbaikan kualitas gizi, penguatan ekonomi desa melalui koperasi, hingga dukungan terhadap pendidikan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Fauzi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa agar seluruh program berjalan searah dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

 

“Kunci keberhasilan kebijakan ini ada pada kolaborasi pusat dan desa demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: