Citraland
Honda

Peran APBN Turunkan Angka Prevalensi Stunting dari Sisi Sanitasi di Sumatera Selatan, Berikut Rinciannya

Peran APBN Turunkan Angka Prevalensi Stunting dari Sisi Sanitasi di Sumatera Selatan, Berikut Rinciannya

Peran APBN Turunkan Angka Prevalensi Stunting dari Sisi Sanitasi di Sumatera Selatan, Berikut Rinciannya--Kementerian Keuangan RI

BACA JUGA:Alhamdulillah, Berkah Akhir Tahun Dapat Saldo DANA Gratis Rp800 Ribu

Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan penyakit infeksi pada balita seperti diare dan cacingan yang mengganggu proses pencernaan dan penyerapan gizi yang akhirnya mengakibatkan stunting.

Dari data yang dirilis BPS, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan dari 2019 sampai 2021. 

Hal ini sebanding dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Harapan Hidup yang juga meningkat. 

Per 2021, masih terdapat enam kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat pelayanan sanitasinya masih di bawah 80%. 

BACA JUGA:Aturan Berubah, Masyarakat Belum Tentu Dapat Dana Bansos Tahun 2023, Cek Nama Kamu Sekarang!

Selama 2019-2021, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan sanitasi layak dengan melakukan kegiatan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tempat pembuangan akhir (TPA), dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). 

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat juga telah dilaksanakan di lebih dari 1.668 desa yang tersebar di 13 kabupaten.

Realisasi APBN dalam mendukung upaya meningkatkan kelayakan sanitasi pada 2019 adalah sebesar Rp 130,54 miliar, 2020 sebesar Rp 39,59 miliar, dan naik menjadi Rp 186,36 miliar di 2021. 

Dukungan APBN terhadap sanitasi juga terdapat pada dana transfer daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pada 2019 sebesar Rp 164,71 miliar, 2020 sebesar Rp 159,9 miliar, dan 2021 sebesar Rp 172,55 miliar. 

BACA JUGA: Simak! Aturan Baru 2023, Gaji Karyawan Kena Potongan Pajak Penghasilan 5 Persen

Kemudian dari Dana Desa menggelontorkan dana dalam penanganan sanitasi sebesar Rp 177,41 pada tahun 2019, Rp 110,23 pada 2020, dan Rp 94,36 miliar pada 2021.

Selain alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk program sanitasi, dukungan APBN terhadap peningkatan kelayakan sanitasi juga tercermin dari alokasi anggaran terhadap pengelolaan sampah di Sumsel. 

Pada 2021, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Capaian Pengelolaan Sampah di Sumsel naik 35,74% pada 2021 dibandingkan periode sebelumnya. 

Peningkatan kinerja tersebut, selaras dengan semakin baiknya kinerja pengurangan dan penanganan sampah di Sumsel. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: kementerian keuangan