Forum Kades Desak Gelar Pilkades Serentak, Pemkab Lahat Tunggu Kemendagri

BACA JUGA:Antisipasi Zero Stunting, Kades Jagabaya Rela Lakukan Ini

Nah, lanjut dia, dari surat Kemendagri itulah, pihak DPMD menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pilkades serentak, sehingga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

"Kita juga sudah berkirim surat kepada mereka, dan hingga detik ini belum ada balasan apakah boleh melaksanakannya, mengingat masa berakhir kades banyak di Desember 2023," sebut Fiji.

Fiji menjelaskan, apabila surat yang dikirim kepada Kemendagri menyatakan memperbolehkan, maka langsung berkoordinasi untuk menetapkan proseduralnya.

"Sebab, segala persiapan harus dikerjakan, begitu pula dengan surat suara, daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing desa, hingga pelaksanaannya sendiri," papar mantan Sekcam Kikim Timur ini.

BACA JUGA:Sambut HUT Bhayangkara ke-77, ini yang dilakukan Personel Satuan brimob Polda Sumsel Batalyon B Pelopor

Dirinya berharap, apabila semuanya terpenuhi persyaratan, maka segala sesuatunya harus dikejar mengingat batas waktu hingga 1 November 2023 tidak lama lagi.

"Semuanya ini diperlukan pengawasan dan kehati-hatian, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa mesti objektif," tukas Fiji Hadroni. *

Sumber: