Kabut Asap di Sumsel, Eddy Santana Putra: Tanggung Jawab Pemerintah!

PALEMBANG,PALPRES.COM - Kabut asap di Sumsel yang kini mengganggu aktivitas warga dinilai karena adanya kesalahan dalam sistem koordinasi.

Anggota DPR RI Eddy Santana Putra menilai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut ESP, pemerintah daerah seharusnya sudah memahami karakter manusia dalam membuka lahan pada musim kemarau.

Sehingga sebelum terjadi musim kemarau, pemerintah daerah sudah harus melakukan rapat koordinasi dengan Forkompimda sebagai usaha antisipasi terjadinya kebakaran hutan.

BACA JUGA:Cegah Karhutla, Ini yang Dilakukan Pemkot Lubuklinggau, yuk Simak!

BACA JUGA:Hati-hati, 5 Bahaya Jika Kamu Terhirup Asap Karhutla, Nomor 4 Bisa Bikin Fatal

"Kita kan sudah pengalaman dalam menghadapi ini. Harusnya sejak awal bulan ini, Gubernur melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders," kata Wali Kota Palembang periode 2003-2013, Selasa 10 Oktober 2023.

Rapat tersebut, sambung ESP, harus sudah dimulai pada penghujung musim hujan di akhir tahun.

Sehingga pemerintah dan Forkopimda sudah bisa melakukan antisipasi karhutla sejak dini.

"Gubernur harusnya dari awal rapat dengan bupati atau wali kota, kemudian TNI Polri dan unsur Forkopimda lainnya. Sehingga nanti ada upaya pencegahan sebelum terjadinya karhutla yang menimbulkan kabut asap," jelasnya.

BACA JUGA:Personel Satbrimob Polda Sumsel Batalyon B Pelopor Berjibaku Padamkan Karhutla di Selangit Musi Rawas

BACA JUGA:Lindungi Paru-parumu! Inilah 5 Tanaman Hias Pembersih Udara dari Kabut Asap

Dari rapat koordinasi inilah, unsur teritorial bisa melakukan pengawasan yang ketat di lapangan. Termasuk sosialisasi konsekuensi hukum yang dihadapi pemilik lahan jika membuka dengan cara membakar.

"Bakar lahan masuk penjara, kan ada konsekuensi hukumnya jika membakar hutan. Jika semua bergerak dari awal mulai Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, kades dan masyarakat, saya rasa tidak akan sepekat ini," ujarnya.

Sumber: