Dituding Kumpulkan Dana Kolektif, Ketua Forum Puskesmas OKI: Ini Bisa Digugat Secara Hukum

PALPRES.COM - Ketua Forum Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muherli membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta beberapa rekan sesama kepala Puskesmas.

Beberapa kepala puskesmas yang ditemui, justru menuding pernyataan tendensius tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.

Secara gamblang, Muherli menyampaikan bahwa sejauh ini diakuinya tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas. 

"Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan puskesmas.

BACA JUGA:Yamaha FZ-X 2024, Menggabungkan Gaya Klasik dan Modern, Harga 25 Jutaan

Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun.

Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan," ujar Muherli di Kayuagung, Senin 29 Januari 2024.

Diungkapkan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan tersendiri oleh Dinas Kesehatan.

Termasuk anggaran bagi puskesmas masing-masing.

BACA JUGA:BNI Gandeng OJK Ajak Pelajar Kenali Program SiMuda, Tingkatkan Literasi Keuangan

"Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut.

Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri," jelasnya.

Menurut dia, dengan isu miring ini sendiri dirasakan cukup mengganggu kinerja dirinya.

Dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat.

BACA JUGA:Luasnya 252 Ribu Hektare, Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Tak Rusak Hutan Alam, Benarkah?

"Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama.

Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya.

Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Muherli terkait beberapa pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu.

BACA JUGA:Ada Mak Nyak Muncul di Google Doodle Hari ini, Ini Profil Aminah Cendrakasih Semasa Hidup

Dia menggarisbawahi, bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.

Sambung dia, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari kepala puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kapus yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional.

"Kepala Puskesmas yang telah terjadi kasus maupun yang dianggap sudah berpengalaman menekan angka kasus demam berdarah di wilayah masing-masing ini dikumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif," tukasnya.

Diteruskan dia, justru tidak berlaku efektif bila seluruh kapus diminta hadir.

BACA JUGA:Mengenal Rhodium, Batu Mulia Termahal di Dunia, Harganya Rp6,5 Juta Pergram

Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD meluas.

"Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah.

Jadi kapus yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," urainya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti didampingi Kapus Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah mengungkapkan fakta sebenarnya. 

BACA JUGA:Materialnya dari Prancis, Proyek Flyover Senilai Rp1,6 Triliun di Surabaya Belum Beroperasi, Mengapa?

Isu tersebut sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan Kepala dinas kepada kapus setempat,

"Sebagai kepala puskesmas sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan.

Baik secara langsung atau tidak, ataupun secara tertulis maupun lisan.

Secara individual maupun terkoordinir, itu fitnah paling keji," ungkap Santi.

BACA JUGA:Auto Senang, Ada Promo Monday Starter Pack Dapetin 12 Varian Donut Hanya Rp38.637

Selain hal yang berkenaan sebelumnya, Kepala Puskesmas Penanggoan Duren, Rista Nadia mengaku hubungan sesama kepala puskesmas terbilang solid.

Menurut dia, hubungan kerja yang selama ini justru terjalin semakin kompak setelah forum kapus terbentuk sejak 2020 lalu.

Adapun anggapan terpecah belah tersebut, menurut perempuan berhijab ini memungkinkan benar terjadi lantaran pemikiran sempit oknum itu sendiri yang berlaku parsial dan individual hingga akhirnya tercipta ilusi adanya faksi-faksi tertentu.

"Semenjak terbentuk forum kapus, mengeksekusi berbagai arah kebijakan terkoordinasi lebih jelas terarah.

BACA JUGA:Sulitnya Akses Distribusi Logistik Pemilu di Wilayah Terluar OKI, KPU Pastikan Tepat Waktu dan Jumlah

Sekecil apapun, berbagai persoalan diselesaikan dengan satu pemufakatan. 

Termasuk mencari solusi dari isu negatif seperti saat ini merupakan bagian di dalamnya," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan mengaku memaklumi bila sejumlah kepala puskesmas bereaksi keras atas berbagai tudingan yang mencuat ke permukaan.

Di sisi lainnya, secara bijak ia menyebut seperti tokoh pewayangan Sengkuni dengan sifat tidak terpuji itu sendiri merupakan bagian dinamika dalam organisasi.

BACA JUGA:PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagsel Rapikan Kabel di Bengkulu dan Sumsel

"Hal biasa terjadi dalam institusi seperti dinas ini sendiri terdapat beberapa watak yang berseberangan.

Disinilah sikap sebagai pimpinan diuji untuk tetap bijaksana melewatinya tanpa kegaduhan. 

Walaupun sesungguhnya berbagai tuduhan tidak perlu terjadi di ruang publik bila masing-masing saling introspeksi diri," tandasnya. *

Sumber: