Ditreskrimsus Polda Sumsel Kantongi Tips Sukses Penyaluran Pupuk Bersubsidi ala Pemprov Jawa Tengah

SEMARANG, PALPRES.COM – Kepingin belajar bagaimana menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel melaksanakan kegiatan studi kaji pelaksanaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ke Pemprov Jawa Tengah (Jateng).

Kenapa studi kajinya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah?

Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah empat kali berturut-turut diganjar penghargaan nasional dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga layak juga diterapkan di Provinsi Sumsel. 

Dipimpin Kepala Biro (Karo) Perekonomian Pemprov Sumsel H Afrian Joni yang di dalamnya turut serta Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Industri, Perdagangan dan Asuransi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Hadi Saifudin SE, rombongan dari Sumsel diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno SE MM di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jateng. 

BACA JUGA:Hadapi Natal 2022 Tahun Baru 2023, Ini Upaya Ditreskrimsus Polda Sumsel Jaga Kestabilan Harga Pangan

Setelah sambutan dari Sekda Jateng Sumarno, dilanjutkan dengan paparan oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan Provinsi Jateng, Peni Rahayu. 

Peni Rahayu menyampaikan jika pengawasan pupuk bersubsidi di Jateng saat ini dibuat berdasarkan sistem. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. 

"Saat ini juga kami telah mengajukan kajian dan telah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal pemberlakuan satu harga pupuk," sebutnya. 

BACA JUGA:Tutup Rakernis, Kapolda Sumsel Puji Kinerja Ditreskrimsus

Selain itu, menurut Peni Rahayu pihaknya juga memberikan subsidi secara langsung ke petani, yang bertujuan mengantisipasi terjadinya penyimpangan. 

Sebelumnya, Karo Perekonomian Pemprov Sumsel, H Afrian Joni berharap agar keberhasilan dari pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Jateng ini dapat juga diterapkan di Sumsel. 

"Kalau secara normatif penyaluran pupuk bersubsidi di Jateng ini ada kesamaan dengan di Sumsel,” sebut Afrian Joni. 

“Dari hasil studi kaji ini nantinya akan kita lihat faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kelangkaan dari pupuk bersubsidi ini," pungkas Afrian Joni. 

BACA JUGA:Pendistribusian Pupuk Subsidi di Lahat Tak Ada Masalah

Diketahui, Pemprov Jateng kembali meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022. 

Penghargaan tersebut menjadi raihan keempat kali berturut-turut sejak 2019 yang diberikan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). 

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Heru Djatmika mengatakan, penghargaan ini menjadi spirit baru untuk bisa lebih baik di tahun depan. 

Apalagi, Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan nasional dengan jumlah petani yang begitu banyak. 

BACA JUGA:Stok Pupuk Subsidi Kosong, Petani di OKU Selatan Terancam Gagal Panen

“Penghargaan ini dapat memberikan motivasi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Baik itu tingkat provinsi, kabupaten, maupun petugas lapangan atau penyuluh pertanian,” tutur Heru belum lama ini. 

Menurut Heru, pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 di Jateng mengalami perubahan tata kelola. 

Hal itu sesuai regulasi baru yaitu Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang mengatur adanya perubahan hanya dua jenis pupuk yang disubsidi, yaitu pupuk urea dan NPK.

”Hanya sembilan komoditas yang berhak menerima pupuk subsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kelapa, tebu dan kakao,” terangnya. 

BACA JUGA:Pupuk Subsidi Masih Langka di Ogan Ilir

Dia menambahkan, penghargaan yang disabet tahun ini juga tak lepas dari upaya antisipasi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. 

Dalam hal ini, Distanbun Jateng meningkatkan koordinasi antarstakeholder pengelola pupuk bersubsidi, yaitu Disperindag, Pupuk Indonesia, Kejaksaan, Polri, dan TNI. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menggagas posko pelayanan pupuk bersubsidi. 

Posko pelayanan pupuk bersubsidi ditujukan untuk para petani agar persoalan pupuk bisa diminimalisasi, terutama dalam distribusi pupuk. (*)

Sumber: palpres.com