Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Siap Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria

PALEMBANG, PALPRES.COM - Pemerintah Kota PALEMBANG siap mendukung penuh penuh program dari Kementerian ATR/BPN.

Program-program tersebut dalam rangka mendorong percepatan Reforma Agraria, khususnya yang ada di Kota Palembang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Palembang Ratu Dewa dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional.

Acara tersebut berlangsung di halaman kantor Lurah Selincah, Kecamatan Kalidoni, Senin 22 April 2024.

BACA JUGA:Syukuran Milad Kabid Humas Polda Sumsel, Ini Dilakukan Personel Dalam Memberikan Apresiasi, Ini Buktinya

BACA JUGA:6 Rekomendasi Parfum Buat Wanita 2024, Di Jamin Buat Kamu Lebih Feminim Cantik Dan Elegan

Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan Asnawati, Kepala Pertanahan Kota Palembang, Zamili, para OPD Pemkot Palembang.

Sekadar informasi, acara puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional bersama Ditjen Penataan Agraria tersebut berlangsung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam hal tersebut, walikota/Bupati lainnya di seluruh Indonesia terhubung secara virtual melalui zoom meeting.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, dari data yang ada luas wilayah Kota Palembang yakni 352,51 km2.

BACA JUGA:Karo SDM Polda Sumsel: Polri Berikan Kesempatan Generasi Muda Terbaik Sumsel untuk menjadi Anggota Polri

BACA JUGA:Hadiri HUT Banyuasin ke 22, Agus Fatoni: Pembangunan Mesti Ditingkatkan dengan Kolaborasi dan Keterpaduan

Dan Kota Palembang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumsel, mencapai 1.729.546 jiwa.

“Alhamdulillah, geliat ekonomi kita (Kota Palembang) kian tumbuh dengan pesat.

Inflasi kita terkendali dengan baik. Mohon sinerginya ibu Kakanwil dengan jajaran BPN.

Mohon kerja samanya hari ini ke depan sehingga kami terus berupaya membantu masyarakat khususnya warga Kota Palembang,” katanya.

BACA JUGA:Buat Aroma Badan Seperti Lelaki Macho, 7 Rekomendasi Parfum Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Menambah Kejantanan

BACA JUGA:6 Tempat Makan Bakso Terenak Se-kota Palembang, Kuah Kaldu dan Dagingnya Berasa Banget

Lebih lanjut disampaikan Ratu Dewa, jika jumlah aset tanah Pemerintah Kota Palembang berjumlah 6.132 persil.

Jumlah tersebut dengan rincian 5.328 persil Tanah Bawah Jalan dan 804 persil tanah kantor Pemkot Palembang.

“Kami masih butuh bantuan Kakanwil dan juga kepala BPN untuk bisa bersinergi.

Karena hingga saat ini, jumlah aset yang belum tersertifikasi cukup besar,” tutur Ratu Dewa.

BACA JUGA:Guna Mengantisipasi Kemacetan, Dirlantas Polda Sumsel Peringatkan Tukang Parkir

BACA JUGA:5 Wangi Parfum Yang Dapat Kamu Coba Saat Bekerja, Dapat Timbulkan Rasa Tenang Dan Santai

Ditambahkan Ratu Dewa, kegiatan hari ini menjadi sangat penting bagi mereka.

Pasalnya, akan dimulainya gerakan sinergi reforma agraria, yang tentunya akan berdampak pada perekonomian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang terhubung secara virtual, mengatakan jika ketika melakukan reformasi agraria selalu didahului dengan penyelesaian konflik.

“Berkaitan dengan penataan aset bisa dilakukan melalui retribusi tanah dan legalisasi tanah.

BACA JUGA:80 Kendaraan Bersumbu Tiga Ke Atas Ditunda Perjalanannya, Ini Kata Dirlantas Polda Sumsel

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Hadiri Malam Lepas Sambut Pangdam II Sriwijaya

Penataan aset daerah ini betul-betul untuk kemakmuran rakyat.

Itulah tujuan cita-cita reformasi agraria bukan saja ketimpangan dan keadilan, tetapi harus menyentuh hal paling utama yakni kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika BPN memiliki fungsi untuk memfasilitasi agar tanah berkontribusi bagi masyarakat.

Sehingga adanya kolaborasi menjadi penting dilakukan dengan hari ini.

BACA JUGA:Dirlantas Polda Sumsel: Arus Lalu lintas di Betung-Jambi Terkendali

BACA JUGA:DPC Demokrat Palembang Buka Pendaftaran Bacalon Wakil Walikota Palembang Periode 2024-2029

“Kolaborasi berbagai stake holder, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementrian dan juga provinsi," pungkas Agung. 

 

Sumber: