BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari OKU, Bahas 3 Poin Kerja Sama, Terkait Tunggakan Iuran Badan Usaha

3.Terkait dengan penertiban pelaku usaha yang terindikasi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) terhadap kepesertaan pekerja.

Termasuk jumlah upah yang dilaporkan, jumlah tenaga kerja dan program yang diikuti pada BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:NIK Kamu Sudah jadi NPWP? Begini Cara Ceknya Via Online

BACA JUGA:Susunan Kloter dan Jadwal Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Palembang 2024 Gelombang 1

Dan yang bermuara agar para perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori PDS tersebut segera memenuhi kewajibannya.

Khususnya dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara yakni Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menanggapi 3 target sasaran tersebut. 

Selain itu, Kejaksaan Negeri OKU juga siap untuk membantu.

BACA JUGA:Belum Padankan NIK dan NPWP hingga 30 Juni 2024? Siap-siap Menerima Sanksi Ini!

BACA JUGA:LARIS MANIS! Ini 6 Cara Jitu Jualan Online Pasti Untung Lewat Whatsapp

Serta memberikan pelayanan terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kepatuhan yang dihadapi oleh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentunya, kami berharap dengan adanya kerja sama ini kepatuhan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu terlaksana secara optimal,” ujar Sonny.

Sehingga dapat mengawal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam memastikan para pekerja sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Para Pelaku Usaha, Iuran Mulai Rp20 Ribu

BACA JUGA:4 Ciri Warga yang Dapat Dana Bansos PKH, dan BPNT Awal Juli Nanti, Simak Juga Syarat dan Cara Pengajuanya!

Sumber: