Honda

Ini Luasan Lahan Perkantoran Baru Pemkab Lahat

Ini Luasan Lahan Perkantoran Baru Pemkab Lahat

LIHAT AREAL : Bupati Lahat, Cik Ujang SH didampingi Kepala OPD terkait, sedang melihat areal perkantoran pemkab baru, belum lama ini.-Kominfo Lahat For Palpres.com-

LAHAT, PALPRES.COM - Surat keputusan Bupati No 187/KEP/PRKPP-IV/2022 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah, untuk pembangunan perkantoran dan fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Lahat, yang terletak di Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat dan Desa Natal, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat.

Alhasil, luasan areal lahan perkantoran Pemkab Lahat lebih kurang mencapai 101,97 hektar (Ha), yang nantinya akan dibawa dahulu pada rapat persiapan, sehingga kedepannya tidak timbul konflik mengenai lahan yang dijadikan kawasan komplek perkantoran.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat, Joni Efsirdi SH MKn menyebutkan, pihaknya terlebih dahulu mesti membentuk tim dan dengan segala persiapan.

"Jangan sampai tahapan demi tahapan yang berjalan, nantinya terjadi pelanggaran. Makanya semuanya harus seiring sejalan," jelasnya, Kamis 5 Januari 2023.

BACA JUGA:Kawasan Perkantoran Pemkab Lahat Ditargetkan Selesai 3 Tahun, Ini Harapan Bupati

Setelah, sambung dirinya, tahapan perencanaan hingga pelaksanaan harus diumumkan dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama di Desa Padang Lengkuas dan Nantal.

"Kita bermain dengan hukum, bukan kata-kata, sehingga aturan yang berlaku tidak menyimpang ketika melaksanakan di lapangan," papar Joni Efsirdi.

Disinilah, masih kata Joni, peran vital dari dua kecamatan serta kepala desa (Kades). Agar turut ambil bagian supaya tidak terjadi hal negatif.

"Pada akhirnya, semuanya akan dilibatkan pun dengan masyarakat itu sendiri, tidak ada yang ditutupi sebab ini demi kelancaran pembangunan sekaligus perluasan pengembangan Kota Lahat," tukasnya.

BACA JUGA:Bangun Jaringan Fiber Optik Atasi Blank Spot di area Perkantoran Pemkab Empat Lawang

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Lahat, Limra Naufan ST MT menerangkan, persiapan terkait dengan pembangunan dan pengadaan tanah buat Perkantoran Pemkab baru telah dikerjakan sejak lama.

"Jadi memang memakan waktu yang cukup lama, sejauh ini, untuk akses jalannya sendiri mulai dibangun dalam menopang aktifitas kedepanya," sebutnya.

Apalagi, lanjut dirinya, sepanjang menuju kawasan perkantoran banyak sekali kebun milik warga, tentunya dampaknya pun sangat dirasakan sekali oleh mereka.

"Terutama sekali, ketika membawa hasil kebun yang selama ini menggunakan jalan tanah, kini bisa dilalui cor beton, pun aktifitas penduduk desa lainnya sehingga pergerakan roda perekonomian pun berjalan baik," tukas Limra Naufan.

BACA JUGA:Marbot Masjid Komplek Perkantoran Terpadu Dapat Bantuan Pendidikan, Bupati Ogan Ilir Beri Pesan Begini

Senada, Kepala Dinas Perkebunan Lahat, Vivi Anggraini SSTP Msi menuturkan, pengadaan lahan perkantoran ini berada di atas tanah PT Arta Priegel, bergerak disektor perkebunan kelapa sawit baik itu inti maupun plasma.

"Nah, setidaknya kurang lebih 102,2 Ha lahan kelapa sawit plasma milik masyarakat, yang tentunya terimbas dari pembangunan infrastruktur perkantoran," jelasnya.

Ia meminta, agar kiranya kepada BPN dapat memperhatikan mekanisme ganti rugi tanam tumbuh, yang dapat disesuaikan dengan aturan berlaku dan tidak mengecewakan pemilik kebun plasma disana.

"Tentunya akan ada tim dalam menghitung ganti rugi tanam tumbuh, berdasarkan ketentuan kementerian dan jangan sampai merugikan," beber Vivi Anggraini.

BACA JUGA:Listrik Padam, Aktivitas Perkantoran Terganggu

Dilain pihak, Camat Lahat Selatan, ISNA Abidarda BA mengemukakan, selaku kepala wilayah jangan sampai ada masalah-masalah kedepannya. Dan mohon untuk saling mengingatkan.

"Karena kita sebagai tim, harus sama-sama saling menjaga, apabila semuanya sudah jelas dengan tugas kita masing-masing," sebutnya.

Waktu 10 bulan, menurutnya, bukan yang lama, ditakutkan akan di manfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi intinya sangat mendukung.

"Apalagi dilihat di peta, lahan yang akan dibangun perkantoran baru tersebut, masuk juga di kawasan Desa Nantal. Hal inilah harus dibahas lebih lanjut kepada masyarakat," harap Isna Abidarda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: