Teddy Minta FKBPD OKU Wujudkan Pilkades Serentak yang Aman dan Damai

BATURAJA, PALPRES.COM - Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah meminta Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mewujudkan Pilkades serentak pada Oktober mendatang dengan damai, adil, dan jujur, sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi desa. 

Hal itu ia katakan saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) FKBPD OKU, yang dipusatkan di Kedai Senyum Dusun V Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Jumat pagi, 8 September 2022. 

Teddy dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya optimis FKBPD OKU yang yang baru menginjak usia 2 tahun, akan semakin maju dan mampu bersinergi dengan semua elemen di kabupaten ini.

"Kami yakin dengan dukungan dan semangat dari rekan-rekan BPD, kita dapat mewujudkan Desa Sejahtera dan Desa Mandiri di Kabupaten OKU," kata Teddy.

BACA JUGA:Calon Kades Perempuan di Muratara Tidak Terima Digugurkan, Kuasa Hukum: Ijazah Klien Kami Asli

Ketua Umum FKBPD Kabupaten OKU Garsubi mengatakan, HUT FKBPD jatuh pada 9 September 2022.  

Menurut dia, HUT FKBPD ke-2 ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat tali silahturahmi.

"Jika melihat kilas balik ke belakang, telah banyak yang diperjuangkan bersama dengan dewan penasehat dan Bupati OKU melalui bimbingan, arahannya, dan dorongan, serta dukungan kepada kita semua. Manfaatnya telah kita rasakan selama ini," katanya.

Sementara itu, Yudi Purna Nugraha selaku Penasihat FKBPD OKU dalam sambutannya mengaku mengetahui persis awal mula berdirinya organisasi tersebut.

BACA JUGA: Bangkitkan Perekonomian UMKM Melalui Pasar Muslim Festival

"Secara teori, FKBPD ini adalah gerakan organisasi pelopor. Tempat saudara memperjuangkan hal-hal yang tidak bisa dicapai," ujar Yudi mengawali pidatonya.

Oleh karena itu, FKBPD harus berada di garda terdepan membela kesejahteraan dan kehormatannya.

"FKBPD ini agak khusus. Sebab ada organisasi lain yang teroganisir secara nasional. Makanya, harus mampu menyerap keinginan para anggotanya," pesan Yudi.

Lanjut dia, BPD ini lahir dalam amanat UU desa. Beda halnya dengan Bupati yang diatur dalam UU pemerintahan daerah dan diakumulasikan dalam UU MD3.

Sumber: